“Negara Gagal Lindungi Warga”
“SBY: Bubarkan Ormas Perusuh”
“Kebinekaan Pun Terancam”
“Intelijen Kurang Profesional”
“Pemerintah Harus Lebih Tegas”
Semua kalimat di atas merupakan judul utama halaman muka Kompas, harian terkemuka dan terbesar oplahnya di tanah air. Dari pilihan judul ini pembaca bisa meraba-raba arah seperti apa yang dikehendaki Kompas.
Untuk ukuran Kompas, pilihan judul di atas terbilang menarik. Di balik judul-judul tersebut—tentu beserta isi berita atau opininya—terkandung sebuah retorika dan arahan ideologi tertentu. Judul di atas memang tidak seheboh koran-koran untuk—maaf—kalangan supir bus umum. Bukan pula ukuran koran kuning yang sekadar menebarkan kecemasan lewat permainan kata dalam judul beritanya.
Jangan bandingkan Kompas dengan media-media tersebut, termasuk stasiun televisi yang kerap sok tahu tapi kosong kedalaman beritanya. Kalaulah pembaca saksamai pilihan judul Kompas secara terus-menerus, akan didapati kenyataan bahwa judul-judul di atas tidak sekadar menunjukkan besarnya perhatian Kompas dalam isu perlindungan minoritas dari ancaman kekerasan, namun juga tingkat reaksi harian itu.
Cara marah Kompas berbeda dengan harian, mingguan, atau stasiun televisi swasta. Koran besutan Jakob Oetama dan mendiang P. K. Ojong ini sering memilih jalur hati-hati ketika berhadapan dengan sebuah isu yang sarat kontroversi. Maka, sebutan jurnalisme kura-kura disematkan pada koran ini. Kompas memang sering memilih aman, namun inilah yang menjadi kekuatannya hingga bertahan tiga dasawarsa lebih kemudian.
Namun, beberapa tahun ini Kompas mempertegas diri sebagai harian terdepan dalam soal pluralisme dan inklusivisme. Menyangkut dua ide ini, Kompas bersikap tegas. Meski kadang masih bermain halus, namun Kompas sering memojokkan kalangan yang tidak sehaluan dengannya dengan cara mengeksklusif dari aras pembicaraan utama. Yang selalu diangkat adalah tokoh atau narasumber itu-itu saja yang selaras dengan kepentingan Kompas.
Tidak hanya itu, Kompas kadang lebih berani menekan pemerintah. Saksamai judul-judul yang saya petik dalam edisi 9-18 Februari. Ada nuansa amarah di dalamnya. Ini belum termasuk jurnalis senior Kompas yang menuliskan opininya di bagian dalam koran. Mereka bak penabuh genderang perang, tidak suka ideologinya terancam.
Di sisi lain, sebagai ciri khasnya, Kompas mengangkat sisi kemanusiaan dari balik kerusuhan bernuansa SARA. Berita seputar solidaritas dan perlindungan kaum minoritas diangkat secara konsisten, seolah ingin membangun kesan bahwa Indonesia masih memiliki praktik toleransi di tengah perbedaan.
Kebijakan Kompas dalam menurunkan sudut pandang, opini hingga judul berita ke arah tertentu, sah-sah saja. Namun, ini tidak boleh tergesa-gesa kita simpulkan sebagai sebuah pilihan tepat atau benar. Ini hanyalah subjektivitas redaksi dan pemilik untuk mengusung kepentingan ideologinya. Dengan kata lain, modus menurunkan tulisan ala Kompas tetap harus dipandang sebagai sebuah praktik diskursus yang tidak vakum perjuangan ideologi. Tetap ada yang diperjuangkan, meski diakui ataupun tidak. Karena itulah, tidaklah tepat menempatkan pilihan Kompas sebagai kiblat kebenaran. Sebagai rujukan bahwa seharusnya seperti itulah yang dilakukan pihak lain di luar dirinya, termasuk pemerintah dan ormas bermasalah.
Karena praktik diskursus, maka tidak perlu sewot kalau Kompas sering bertindak culas. Simak saja edisi 14 Februari 2011. Bersama judul utama Kebinekaan Pun Terancam, diturunkan pula grafik terkait dengan judul tak kalah provokatif, Aksi Kekerasan Merusak Demokrasi. Di dalamnya berisikan data-data anarkisme ormas dan/atau warga terhadap kelompok minoritas, terutama Ahmadiyah. Dengan cerdik, Kompas batasi kerusuhan itu per Februari 2006. Jadi, jangan harap kasus pembantaian warga Muslim di Ambon dan Poso. Semata menghitung mundur tiga tahun terakhir? Rasanya juga tidak. Sebab, belum lama ini pun ada ketidakadilan yang diterima kalangan mayoritas semisal pembakaran masjid di Medan beberapa waktu lalu. Ini sama sekali tidak dimasukkan dalam grafik apalagi berita utama. Belum pelarangan berdirinya masjid di Papua.
Kompas sejatinya rumah yang teduh bagi para pengusung ideologi sekuler. Kalangan sekuler itu tidak selalu berbaju bebas agama atau anti-agama, bahkan banyak di antara mereka terang-terangan pengurus ormas agama atau dosen agama (Islam). Kali ini dengan cergas mereka mendompleng isu kebinekaan, penghargaan atas hak asasi beragama dan perlindungan minoritas, sebagai isu kampanyenya. Maka, terjadilah persenyawaan mereka yang sebenarnya minoritas itu dengan kalangan nasionalis yang watak aslinya tidak betul-betul sekuler. Mereka bangkitan ke publik kewaspadaan soal ancaman gerakan fundamentalisme dan Islam transnasional.
Tampaknya menyeruaknya kesadaran pemeluk Islam di Republik ini ke arah Islam kaafah menimbulkan halangan bagi kalangan tertentu. Agenda-agenda para sekuler akan terhadang dengan keberadaan ‘fundamentalis’ berjubah itu. Tidak hanya soal ideologi, tetapi juga kepentingan ekonomi. Yang kadang dilupakan para sekularis itu adalah fakta bahwa mereka pun fundamentalis pula, bahkan kadang lebih radikal dari oponennya. Perbedaan ideologi ini tidak bisa didamaikan. Kalaupun ada toleransi itu semacam pemanis di atas kertas. Tetap akan ada pertentangan, mengingat garis ideologi keduanya tidak menghendaki yang satu di atas yang lain.
Kalau saja Kompas menggunakan nuraninya; kalau saja Kompas konsisten dengan amanat nuraninya, saya pikir mereka tak perlu malu mengangkat soal kerusuhan Ambon dan Poso secara ekstensif seperti sekarang. Tetapi apa yang terjadi ketika pecah kerusuhan itu? Bahkan melabeli kerusuhan bernuansa SARA saja tidak segencar sekarang. Jangan tanya di mana antusiasme jurnalis senior Kompas saat itu, yang hari ini menggebu-gebu menggurui pembaca soal toleransi.
Toleransi yang diusung dan diangkat terus-terusan Kompas patut dikritisi. Toleransi yang diangkat cenderung seremoni para pemuka agama yang bisa jadi tidak menyigi persoalan mendasar di tubuh umat. Ada kesan kerukunan ini dibesar-besarkan guna menutupi persoalan utama yang terbilang sensitif, semisal adanya pemaksaan konversi agama bagi kalangan mayoritas yang miskin. Mereka dihadirkan sebagai sebuah teladan utama, menutupi model toleransi yang sesungguhnya dan seharusnya. Kyai yang sering diangkat di Kompas karena aktif dalam kelompok peduli toleransi acap kali saya dapati asing di kalangan gerakan Islam dalam memperjuangkan hak-hak umat. Bahkan soal asusila yang mengancam umat pun kyai ini bergeming, tak seantusias bila Forum Kerukunan Umat Beragama yang terpanggil bila ada kasus SARA memojokkan kalangan minoritas.
Sebagai sebuah harian senior di negeri ini, sungguh disayangkan bila Kompas merangkul kalangan tertentu saja yang sealiran dengannya atau yang hendak dijadikan sekutu jaringannya. Merangkul kalangan liyan yang selama ini dituduh bermasalah mestinya tidak diabaikan. Kalaupun merangkul, tidak seperti sekarang, yang cenderung dingin dan tidak mendalam. Tidak seempati kala mereka angkat kasus yang sesuai perjuangan ideologinya. Ambil contoh kasus korban penangkapan oleh aparat Densus 88, amat terasa Kompas miskin pemanusiaan dan berita kemanusiaannya. Mereka yang salah tangkap berikut keluarganya diberitakan alakadarnya. Jurnalis senior jangan tanya pembelaannya di mana.
Kompas cinta kemanusiaan, ini tidak perlu kita ragukan. Tetapi, sayangnya, kemanusiaan yang bebas syariat (Islam) ternyata. Maka, Kompas akan antusias ketika angkat kasus Nenek Minah atau Prita Mulyasari, karena semua pihak tidak perbedaan soal ini. Untuk keluarga korban salah tangkap Densus tadi? Lain sikap rupanya.
Kalau Kompas mau jujur, mestinya mereka berkaca ke mana kehadiran mereka saat pecah konflik SARA yang banyak merugikan kalangan mayoritas saat awal-awal reformasi. Bukan seperti sekarang yang tampil bak pahlawan terdepan. Sayang, banyak intelektual salon kemudian terlena masuk dalam jejaring ketidakadilan ini. Termasuk kyai-kyai dan nyai-nyai yang dulu bukan siapa-siapa tapi kini mengorbit dengan label tertentu oleh jasa Kompas, lantaran mereka sejalan dalam perjuangan ideologi.
Saya percaya ketidakadilan selalu berbayar hukuman setimpal dari Allah. Tidak harus di akhirat, di dunia pun akan terlihat dampaknya. Semoga demikian bagi Kompas agar mereka sadar dan kembali ke slogan Amanat Hati Nurani Rakyat. Adil dan jujur, bukannya diskriminatif dalam pemberitaan atau culas dalam memilah dan memilih isu.
Ini bukan soal Kompas punya siapa, tetapi Kompas banyak mengambil untung dari siapa selama ini lewat terpaan beritanya.[]
oleh Yusuf Maulana, 19 Februari 2011
Bahwa sesungguhnya hakekat penciptaan manusia adalah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Peradaban di muka bumi akan tegak dan sempurna manakala amanah itu ditunaikan dalam kerangka penyembahan dan pengabdian kepada Allah sebagai pribadi muslim. Kaum muslimin adalah pemegang hak atas peradaban dunia yang dibangun atas nilai-nilai tauhid. Oleh karena itu, seorang muslim memiliki kewajiban asasi untuk berda’wah amar ma’ruf nahi munkar menegakkan kalimat tauhid. Da’wah tauhid adalah tugas suci seorang muslim untuk menyadarkan, membebaskan, dan memerdekakan manusia dari penghambaan kepada manusia dan materi menuju penghambaan yang sejati yaitu kepada Allah yang Maha Pencipta, dengan mengajak kepada kebenaran, menegakkan keadilan, dan mencegah kebathilan dengan cara yang ma’ruf.
Komentar