Layaknya sebuah cover buku yang menjadi nilai jual dari buku tersebut, pendidikan juga diibaratkan cover dan bahkan bisa lebih dikatakan menjadi sebuah wajah dari bangsa itu sendiri. Penghargaan dunia kepada putra-putri bangsa yang mengikuti International Olympiade Science (ISO) merupakan salah satu kebanggan tersendiri dan bisa mengangkat harga diri bangsa kita di mata dunia. Sungguh pendidikan adalah panglima dari berbagai sektor pemerintahan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Pendidikan merupakan dasar kepribadian individu dan kelompok untuk melangkah lebih jauh ke “areal” yang membutuhkan pemikiran jernih dan hati yang bersih. Pendidikan ini merupakan modal pertama untuk bersikap etis, kritis, dan optimis. Etis yang berarti setiap amanah atau jabatan yang dipegang bisa dilaksanakan dengan memperhatikan sikap sopan, adil, dan lemah lembut tetapi bukan berarti tidak tegas dalam menghadapi masalah tetapi justru bersikap professional. Sikap kritis juga diperlukan dalam “memberontak” praktek-praktek kecurangan yang sudah tidak asing sebagai topic bahasan di berbagai media, bahkan disektor pendidikan pun tidak sedikit ditemukan kejanggalan-kejanggalan, terutama dalam transfer subsidi pendidikan ke daerah. Para oknum mengambil kesempatan dalam melancarkan ide liciknya ketika subsidi yang diberikan pemerintah sebesar 20 % atau sekitar lebih dari Rp 200 triliun dapat dikabulkan. Mereka sangat “gemar menabung” untuk kebutuhan hidupnya sendiri sedangkan kalangan bawah masih dibiarkan tidak merasakan indah dan nikmatnya memakai baju seragam sekolah, duduk dibangku memperhatikan pelajaran, dan berlomba untuk menjadi yang terbaik di sekolahnya. Selain dari sikap etis dan kritis, optimis pun harus dilakukan supaya setiap orang yang memiliki pendidikan benar-benar bisa memberikan solusi dan merupakan suatu mimpi besar bagi terwujudnya suatu sektor yang digelutinya menjadi institusi yang berhasil.

Jika kita sudah memiliki bekal yang cukup dari pendidikan maka di lingkungan masyarakat ataupun pemerintah tidak akan terjadi korupsi, pemerasan, ataupun bentuk “kejahatan modern” lainnya. Kemudian yang bisa dijadikan pertanyaan apakah negara ini sudah bersih dari segala macam kelicikan struktural? Memang tidak bisa disalahkan Almarhum Gus Dur mengatakan bahwa para pejabat di gedung DPR itu seperti anak TK. Tidak hanya keributan fisik yang terjadi di kalangan atas tetapi masalah-masalah yang rapi dan tidak tercium baunya pun sudah banyak sekali. Jadi, memang patut dipertanyakan apakah benar orang-orang pilihan di pemerintahan itu memiliki pendidikan yang cukup sehingga bisa menggunakan pemikiran, akhlak, dan hatinya untuk bersikap professional dan tanggung jawab?

Menjadi Seorang Menteri Pendidikan

Kita memang butuh sosok yang mempunyai sikap pembaharu dan realistis dalam mengatasi berbagai problematika, khususnya di sektor pendidikan. Ini suatu sikap yang tidak bisa dipungkiri bahwa beban berat yang ditanggung oleh seorang pengambil kebijakan memang harus dijalankan demi tujuan bangsa dalam Pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang paling penting semua usaha kita untuk kemaslahatan umat. Keluhan, kritik, cacian dari masyarakat pun pasti akan didapatkan karena bentuk dari ketidakpuasan kinerja yang seolah-olah disibukkan untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada dan tak pernah menemukan titik temu. Ketika penulis memikirkan hal apa yang harus dilakukan sehingga masyarakat Indonesia ini terbebas dari kebodohan dan kemiskinan, jawabannya tidak lain adalah pertama-pertama harus menjadi salah satu pemegang kebijakan, yaitu seorang menteri pendidikan. Bukan hanya sekedar jabatan melainkan amanah yang mulia jika bisa membuat orang merasakan kenikmatan mencari ilmu, pendidikan dirasakan oleh semua kalangan, angka kemiskinan pun menurun. Sesungguhnya kita harus mendalami suatu perkataan Nabi Muhammad SAW bahwa manusia yang baik adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ketika dibebankan menjadi seorang menteri pendidikan maka hal pertama yang harus didahulukan adalah perapian anggaran belanja negara untuk sektor pendidikan. Nilai Rp 200 triliun bukan nominal yang sedikit bahkan menggiurkan untuk orang-orang tertentu. Seorang menteri juga haruslah memberikan pengarahan kepada orang-orang kepercayaannya yang diberi tugas untuk mengawasi aliran dana subsidi dan yang paling penting menteri tidak luput dari informasi awal sampai akhir mengenai aliran dana tersebut. Hukuman pun sangat perlu dilakukan kepada mereka yang terbukti melakukan kecurangan, apapun bentuknya dan berapapun nominalnya maka itu pantas diberi ganjaran yang setimpal, hukuman mati pun apa salahnya dilakukan jika itu yang terbaik dari berbagai solusi. Jika ini dibiarkan maka kita sama saja membodohi masyarakat dan menciptakan kebodohan di masyarakat. Ini bukan hanya memecahkan masalah tetapi justru melahirkan masalah yang baru. Permasalahan pendidikan adalah masalah kompleks dan bukan hanya internal melainkan di sektor eksternal pun harus diperhatikan.

Sektor Internal dan Eksternal

Masyarakat awam memandang kinerja pemerintahan ke bagian internal bangsa dulu dan belum sampai ke ranah luar negeri. Anggaran belanja yang tadi sempat disinggung pun, masyarkat lebih response. Banyak sekali pertanyaan menggelitik ketika ditanyakan kenapa anak usia TK atau SD masih banyak yang belum sekolah dengan alasan biaya padahal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah disalurkan? Tidak lain karena ada segelintir orang yang tidak mempunyai hati dan tidak simpati kepada pencerdasan rakyat Indonesia. Masih banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat mengenai kinerja departemen pendidikan nasional yang belum dibilang sukses seutuhnya.

Sebagai seorang Menteri pendidikan, penulis akan melakukan pemerataan pendidikan, artinya anggaran yang sudah diminimalisir dari praktik kecurangan maka selayaknya diberikan seadilnya kepada yang membutuhkan. Rencana konkritnya yaitu, menteri pendidikan atau jajarannya bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan survei lapangan dari kota sampai pelosok untuk mendapatkan informasi tingkat perbandingan kualitas dari berbagai daerah. Kemudian, barulah kita melakukan kaji ulang dari survei tersebut sehingga solusi yang ditawarkan apakah harus ada penambahan tenaga pengajar, perbaikan fasilitas, ataupun membangun perpustakaan daerah terpencil bisa terpecahkan sebelum memberikan solusi yang memang belum tentu menjawab keluhan masyarakat. Daerah pelosok sangat perlu perhatian lebih karena pada umumnya orientasi kehidupan mereka adalah ekonomi dan bukanlah pendidikan. Oleh karena itu, departemen pendidikan harus menyediakan suatu tempat dan mengirimkan beberapa tenaga pengajar ataupun orang yang kompeten dan berkomitmen terhadap masalah pendidikan tersebut sehingga mereka bisa mengajarkan kepada masyarakat tentang berbagai ilmu, sekaligus memberikan pencerdasan serta pelurusan paradigma mereka kepada pendidikan. Tujuan jangka panjangnya adalah semua masyarakat Indonesia bisa menikmati dan merasakan akan pentingnya hidup dengan pendidikan yang baik dan merata.

Hal yang selalu diunggulkan dan menjadi kebanggaan seorang siswa adalah program exchange student. Ini sebenarnya menjadi suatu masalah yang menggelitik karena ketika seseorang dibanggakan menjadi duta pertukaran pelajar sedangkan siswa-siswa yang berada di negeri sendiri belum merata kualitas pendidikannya. Memang tidak dapat dipungkiri siswa yang dipelosok daerah kurang dalam hal kualitas pendidikannya dibanding siswa yang berada di kota. Sesuatu hal memang mustahil terwujud jika didasari dengan rasa pesimis dan tidak mau berubah. Oleh karena itu, perlu adanya pemabaharuan dan inovasi baru dalam memberikan solusi di bidang pendidikan sehingga pendidikan di sektor internal pun bisa teratasi. Program exchange student harus dikemas lebih ke dalam negeri tetapi bukan berarti tidak sepakat dan bahkan menolak adanya exchange student program. Program pertukaran pelajar dalam negeri lah yang harus lebih diprioritaskan daripada program luar negeri. Seperti kita ketahui, sebagian besar masyarakat pelosok memiliki kekurangan dibanding dengan masyarakat kota dalam hal teknologi dan kualitas pendidikan. Kekurangan ini harus segera diminimalisir dengan adanya program pertukaran pelajar desa-kota. Siswa-siswa di desa atau kota bisa menambah wawasan mereka dan bisa sharing pengalaman serta dapat memperluas ilmu mereka yang disebarluaskan kembali ketika mereka pulang ke kota atau ke desa. Bukan hanya terjun ke pelosok untuk pemerataan pendidikan melainkan juga harus bisa memandu anak-anak yang tidak bisa memenuhi hak mereka untuk mendapat ilmu karena tersendat oleh kerasnya persaingan dan kondisi yang mendesak untuk menomorduakan pendidikan. Contohnya yaitu anak jalanan yang harus diberi perhatian dan pendidikan baik itu dibuatkan rumah belajar khusus ataupun kunjungan dari para pelajar atau pengajar ke anak jalanan atau mereka yang tidak bisa mencicipi bangku sekolah karena kondisi yang mendesaknya.

Elemen yang paling atas dari semua pelajar adalah mahasiswa. Mahasiswa menjadi tonggak keberhasilan dari semua bentuk pembelajaran dari TK sampai dengan SD. Watak kepribadian dan pemikirannya akan tercermin ketika mahasiswa bersikap dalam berorganisasi ataupun kritis terhadap permasalahan pemerintahan. Namun sayangnya, masalah biaya biasanya menjadi benteng yang sulit untuk dijebol untuk masuk ke daerah yang dijadikan jembatan menuju masa depan yang cerah. Memang institusi departemen pendidikan sudah melakukan program bidik misi sudah dijalankan tetapi apakah setelah dijalankan program tersebut masalah terselesaikan? Tentu tidak, mahasiswa memang menunggu beasiswa dari berbagai instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi terkadang beasiswa itu “tebang pilih”. Beasiswa itu kebanyakan untuk mahasiswa strata 1 sedangkan untuk mahasiswa diploma jarang sekali institusi yang memberi kelonggaran untuk dapat sekedar mengikuti seleksi padahal kita semua adalah sama-sama mahasiswa yang selalu memperjuangkan tenaga dan pikirannya untuk bangsa ini. Salah satu yang bisa ditawarkan dari departemen pendidikan nasional adalah melakukan negosiasi dengan instansi tertentu untuk mengeluarkan beasiswa untuk semua mahasiswa tanpa memandang diploma atau strata. Jika tidak bisa negosiasi, pemerintah harus menyelenggarakan semacam kegiatan atau lomba-lomba yang dikhususkan sebagai ajang seleksi mahasiswa yang kurang mampu ataupun juga pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait dengan depdiknas atau BUMN untuk mengeluarkan program beasiswa demi terciptanya masyarakat Indonesia yang unggul, mandiri, dan prestatif.

Masalah tenaga pengajar juga harus mendapat sorotan penting dari pemerintah. Sosok pengajar memang layak diberikan kesejahteraan yang lebih sehingga pengajar lebih merasakan kenikmatan yang bisa dirasakan akan penghormatan terhadap jasanya. Penyejahteraan pengajar ini bukan berarti pengajar menjadi leha-leha tetapi justru diberikan beban dalam kinerjanya sebagai pengajar, misalkan dalam 2 bulan harus mempersiapkan siswanya memilki keahlian khusus sesuai bakat dan keinginannya. Dengan adanya pemfokusan bakat dan minat dari sejak dini sehingga siswa yang memiliki kemampuan dari bidang agama, sains, keahlian, bahasa ataupun yang lainnya akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Jadi sektor eksternal pun bisa didapat dengan output yang handal karena dibina dengan baik sejak dulunya.

Penulis menjadikan solusi reformasi pendidikan yang berarti memperbaiki sistem yang ada dengan solusi yang bisa dipertimbangkan dan menjadi referensi untuk semuanya. Hal ini bukan berarti semua sistem di pendidikan ini salah besar tetapi perlu adanya sedikit tambahan perbaikan demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan amanah. Reformasi memang bukan hal yang mudah tetapi akan terasa manfaatnya nanti jika kita memiliki tekad yang satu untuk memajukan bangsa ini dan tidak mustahil peringkat pendidikan bangsa menjadi top rank di dunia.

Oleh : Ferry Aldina (Ketua Departemen Pengembangan Masyarakat KAMMI POLBAN 2010-2011 / Mahasiswa POLBAN Teknik Kimia 2009)

Advertisement