Irfan Ahmad Fauzi

Ketua KAMMI Daerah Bandung

Semua kalimat di atas merupakan judul utama halaman muka Kompas, harian terkemuka dan terbesar oplahnya di tanah air. Dari pilihan judul ini pembaca bisa meraba-raba arah seperti apa yang dikehendaki Kompas.

Untuk ukuran Kompas, pilihan judul di atas terbilang menarik. Di balik judul-judul tersebut—tentu beserta isi berita atau opininya—terkandung sebuah retorika dan arahan ideologi tertentu. Judul di atas memang tidak seheboh koran-koran untuk—maaf—kalangan supir bus umum. Bukan pula ukuran koran kuning yang sekadar menebarkan kecemasan lewat permainan kata dalam judul beritanya.

Jangan bandingkan Kompas dengan media-media tersebut, termasuk stasiun televisi yang kerap sok tahu tapi kosong kedalaman beritanya. Kalaulah pembaca saksamai pilihan judul Kompas secara terus-menerus, akan didapati kenyataan bahwa judul-judul di atas tidak sekadar menunjukkan besarnya perhatian Kompas dalam isu perlindungan minoritas dari ancaman kekerasan, namun juga tingkat reaksi harian itu.

Cara marah Kompas berbeda dengan harian, mingguan, atau stasiun televisi swasta. Koran besutan Jakob Oetama dan mendiang P. K. Ojong ini sering memilih jalur hati-hati ketika berhadapan dengan sebuah isu yang sarat kontroversi. Maka, sebutan jurnalisme kura-kura disematkan pada koran ini. Kompas memang sering memilih aman, namun inilah yang menjadi kekuatannya hingga bertahan tiga dasawarsa lebih kemudian.

Namun, beberapa tahun ini Kompas mempertegas diri sebagai harian terdepan dalam soal pluralisme dan inklusivisme. Menyangkut dua ide ini, Kompas bersikap tegas. Meski kadang masih bermain halus, namun Kompas sering memojokkan kalangan yang tidak sehaluan dengannya dengan cara mengeksklusif dari aras pembicaraan utama. Yang selalu diangkat adalah tokoh atau narasumber itu-itu saja yang selaras dengan kepentingan Kompas.

Tidak hanya itu, Kompas kadang lebih berani menekan pemerintah. Saksamai judul-judul yang saya petik dalam edisi 9-18 Februari. Ada nuansa amarah di dalamnya. Ini belum termasuk jurnalis senior Kompas yang menuliskan opininya di bagian dalam koran. Mereka bak penabuh genderang perang, tidak suka ideologinya terancam.

Di sisi lain, sebagai ciri khasnya, Kompas mengangkat sisi kemanusiaan dari balik kerusuhan bernuansa SARA. Berita seputar solidaritas dan perlindungan kaum minoritas diangkat secara konsisten, seolah ingin membangun kesan bahwa Indonesia masih memiliki praktik toleransi di tengah perbedaan.

Kebijakan Kompas dalam menurunkan sudut pandang, opini hingga judul berita ke arah tertentu, sah-sah saja. Namun, ini tidak boleh tergesa-gesa kita simpulkan sebagai sebuah pilihan tepat atau benar. Ini hanyalah subjektivitas redaksi dan pemilik untuk mengusung kepentingan ideologinya. Dengan kata lain, modus menurunkan tulisan ala Kompas tetap harus dipandang sebagai sebuah praktik diskursus yang tidak vakum perjuangan ideologi. Tetap ada yang diperjuangkan, meski diakui ataupun tidak. Karena itulah, tidaklah tepat menempatkan pilihan Kompas sebagai kiblat kebenaran. Sebagai rujukan bahwa seharusnya seperti itulah yang dilakukan pihak lain di luar dirinya, termasuk pemerintah dan ormas bermasalah.

Karena praktik diskursus, maka tidak perlu sewot kalau Kompas sering bertindak culas. Simak saja edisi 14 Februari 2011. Bersama judul utama Kebinekaan Pun Terancam, diturunkan pula grafik terkait dengan judul tak kalah provokatif, Aksi Kekerasan Merusak Demokrasi. Di dalamnya berisikan data-data anarkisme ormas dan/atau warga terhadap kelompok minoritas, terutama Ahmadiyah. Dengan cerdik, Kompas batasi kerusuhan itu per Februari 2006. Jadi, jangan harap kasus pembantaian warga Muslim di Ambon dan Poso. Semata menghitung mundur tiga tahun terakhir? Rasanya juga tidak. Sebab, belum lama ini pun ada ketidakadilan yang diterima kalangan mayoritas semisal pembakaran masjid di Medan beberapa waktu lalu. Ini sama sekali tidak dimasukkan dalam grafik apalagi berita utama. Belum pelarangan berdirinya masjid di Papua.

Kompas sejatinya rumah yang teduh bagi para pengusung ideologi sekuler. Kalangan sekuler itu tidak selalu berbaju bebas agama atau anti-agama, bahkan banyak di antara mereka terang-terangan pengurus ormas agama atau dosen agama (Islam). Kali ini dengan cergas mereka mendompleng isu kebinekaan, penghargaan atas hak asasi beragama dan perlindungan minoritas, sebagai isu kampanyenya. Maka, terjadilah persenyawaan mereka yang sebenarnya minoritas itu dengan kalangan nasionalis yang watak aslinya tidak betul-betul sekuler. Mereka bangkitan ke publik kewaspadaan soal ancaman gerakan fundamentalisme dan Islam transnasional.

Tampaknya menyeruaknya kesadaran pemeluk Islam di Republik ini ke arah Islam kaafah menimbulkan halangan bagi kalangan tertentu. Agenda-agenda para sekuler akan terhadang dengan keberadaan ‘fundamentalis’ berjubah itu. Tidak hanya soal ideologi, tetapi juga kepentingan ekonomi. Yang kadang dilupakan para sekularis itu adalah fakta bahwa mereka pun fundamentalis pula, bahkan kadang lebih radikal dari oponennya. Perbedaan ideologi ini tidak bisa didamaikan. Kalaupun ada toleransi itu semacam pemanis di atas kertas. Tetap akan ada pertentangan, mengingat garis ideologi keduanya tidak menghendaki yang satu di atas yang lain.

Kalau saja Kompas menggunakan nuraninya; kalau saja Kompas konsisten dengan amanat nuraninya, saya pikir mereka tak perlu malu mengangkat soal kerusuhan Ambon dan Poso secara ekstensif seperti sekarang. Tetapi apa yang terjadi ketika pecah kerusuhan itu? Bahkan melabeli kerusuhan bernuansa SARA saja tidak segencar sekarang. Jangan tanya di mana antusiasme jurnalis senior Kompas saat itu, yang hari ini menggebu-gebu menggurui pembaca soal toleransi.

Toleransi yang diusung dan diangkat terus-terusan Kompas patut dikritisi. Toleransi yang diangkat cenderung seremoni para pemuka agama yang bisa jadi tidak menyigi persoalan mendasar di tubuh umat. Ada kesan kerukunan ini dibesar-besarkan guna menutupi persoalan utama yang terbilang sensitif, semisal adanya pemaksaan konversi agama bagi kalangan mayoritas yang miskin. Mereka dihadirkan sebagai sebuah teladan utama, menutupi model toleransi yang sesungguhnya dan seharusnya. Kyai yang sering diangkat di Kompas karena aktif dalam kelompok peduli toleransi acap kali saya dapati asing di kalangan gerakan Islam dalam memperjuangkan hak-hak umat. Bahkan soal asusila yang mengancam umat pun kyai ini bergeming, tak seantusias bila Forum Kerukunan Umat Beragama yang terpanggil bila ada kasus SARA memojokkan kalangan minoritas.

Sebagai sebuah harian senior di negeri ini, sungguh disayangkan bila Kompas merangkul kalangan tertentu saja yang sealiran dengannya atau yang hendak dijadikan sekutu jaringannya. Merangkul kalangan liyan yang selama ini dituduh bermasalah mestinya tidak diabaikan. Kalaupun merangkul, tidak seperti sekarang, yang cenderung dingin dan tidak mendalam. Tidak seempati kala mereka angkat kasus yang sesuai perjuangan ideologinya. Ambil contoh kasus korban penangkapan oleh aparat Densus 88, amat terasa Kompas miskin pemanusiaan dan berita kemanusiaannya. Mereka yang salah tangkap berikut keluarganya diberitakan alakadarnya. Jurnalis senior jangan tanya pembelaannya di mana.

Kompas cinta kemanusiaan, ini tidak perlu kita ragukan. Tetapi, sayangnya, kemanusiaan yang bebas syariat (Islam) ternyata. Maka, Kompas akan antusias ketika angkat kasus Nenek Minah atau Prita Mulyasari, karena semua pihak tidak perbedaan soal ini. Untuk keluarga korban salah tangkap Densus tadi? Lain sikap rupanya.

Kalau Kompas mau jujur, mestinya mereka berkaca ke mana kehadiran mereka saat pecah konflik SARA yang banyak merugikan kalangan mayoritas saat awal-awal reformasi. Bukan seperti sekarang yang tampil bak pahlawan terdepan. Sayang, banyak intelektual salon kemudian terlena masuk dalam jejaring ketidakadilan ini. Termasuk kyai-kyai dan nyai-nyai yang dulu bukan siapa-siapa tapi kini mengorbit dengan label tertentu oleh jasa Kompas, lantaran mereka sejalan dalam perjuangan ideologi.

Saya percaya ketidakadilan selalu berbayar hukuman setimpal dari Allah. Tidak harus di akhirat, di dunia pun akan terlihat dampaknya. Semoga demikian bagi Kompas agar mereka sadar dan kembali ke slogan Amanat Hati Nurani Rakyat. Adil dan jujur, bukannya diskriminatif dalam pemberitaan atau culas dalam memilah dan memilih isu.

Ini bukan soal Kompas punya siapa, tetapi Kompas banyak mengambil untung dari siapa selama ini lewat terpaan beritanya.[]

oleh Yusuf Maulana, 19 Februari 2011

Jika kita sudah memiliki bekal yang cukup dari pendidikan maka di lingkungan masyarakat ataupun pemerintah tidak akan terjadi korupsi, pemerasan, ataupun bentuk “kejahatan modern” lainnya. Kemudian yang bisa dijadikan pertanyaan apakah negara ini sudah bersih dari segala macam kelicikan struktural? Memang tidak bisa disalahkan Almarhum Gus Dur mengatakan bahwa para pejabat di gedung DPR itu seperti anak TK. Tidak hanya keributan fisik yang terjadi di kalangan atas tetapi masalah-masalah yang rapi dan tidak tercium baunya pun sudah banyak sekali. Jadi, memang patut dipertanyakan apakah benar orang-orang pilihan di pemerintahan itu memiliki pendidikan yang cukup sehingga bisa menggunakan pemikiran, akhlak, dan hatinya untuk bersikap professional dan tanggung jawab?

Menjadi Seorang Menteri Pendidikan

Kita memang butuh sosok yang mempunyai sikap pembaharu dan realistis dalam mengatasi berbagai problematika, khususnya di sektor pendidikan. Ini suatu sikap yang tidak bisa dipungkiri bahwa beban berat yang ditanggung oleh seorang pengambil kebijakan memang harus dijalankan demi tujuan bangsa dalam Pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang paling penting semua usaha kita untuk kemaslahatan umat. Keluhan, kritik, cacian dari masyarakat pun pasti akan didapatkan karena bentuk dari ketidakpuasan kinerja yang seolah-olah disibukkan untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada dan tak pernah menemukan titik temu. Ketika penulis memikirkan hal apa yang harus dilakukan sehingga masyarakat Indonesia ini terbebas dari kebodohan dan kemiskinan, jawabannya tidak lain adalah pertama-pertama harus menjadi salah satu pemegang kebijakan, yaitu seorang menteri pendidikan. Bukan hanya sekedar jabatan melainkan amanah yang mulia jika bisa membuat orang merasakan kenikmatan mencari ilmu, pendidikan dirasakan oleh semua kalangan, angka kemiskinan pun menurun. Sesungguhnya kita harus mendalami suatu perkataan Nabi Muhammad SAW bahwa manusia yang baik adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ketika dibebankan menjadi seorang menteri pendidikan maka hal pertama yang harus didahulukan adalah perapian anggaran belanja negara untuk sektor pendidikan. Nilai Rp 200 triliun bukan nominal yang sedikit bahkan menggiurkan untuk orang-orang tertentu. Seorang menteri juga haruslah memberikan pengarahan kepada orang-orang kepercayaannya yang diberi tugas untuk mengawasi aliran dana subsidi dan yang paling penting menteri tidak luput dari informasi awal sampai akhir mengenai aliran dana tersebut. Hukuman pun sangat perlu dilakukan kepada mereka yang terbukti melakukan kecurangan, apapun bentuknya dan berapapun nominalnya maka itu pantas diberi ganjaran yang setimpal, hukuman mati pun apa salahnya dilakukan jika itu yang terbaik dari berbagai solusi. Jika ini dibiarkan maka kita sama saja membodohi masyarakat dan menciptakan kebodohan di masyarakat. Ini bukan hanya memecahkan masalah tetapi justru melahirkan masalah yang baru. Permasalahan pendidikan adalah masalah kompleks dan bukan hanya internal melainkan di sektor eksternal pun harus diperhatikan.

Sektor Internal dan Eksternal

Masyarakat awam memandang kinerja pemerintahan ke bagian internal bangsa dulu dan belum sampai ke ranah luar negeri. Anggaran belanja yang tadi sempat disinggung pun, masyarkat lebih response. Banyak sekali pertanyaan menggelitik ketika ditanyakan kenapa anak usia TK atau SD masih banyak yang belum sekolah dengan alasan biaya padahal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah disalurkan? Tidak lain karena ada segelintir orang yang tidak mempunyai hati dan tidak simpati kepada pencerdasan rakyat Indonesia. Masih banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat mengenai kinerja departemen pendidikan nasional yang belum dibilang sukses seutuhnya.

Sebagai seorang Menteri pendidikan, penulis akan melakukan pemerataan pendidikan, artinya anggaran yang sudah diminimalisir dari praktik kecurangan maka selayaknya diberikan seadilnya kepada yang membutuhkan. Rencana konkritnya yaitu, menteri pendidikan atau jajarannya bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan survei lapangan dari kota sampai pelosok untuk mendapatkan informasi tingkat perbandingan kualitas dari berbagai daerah. Kemudian, barulah kita melakukan kaji ulang dari survei tersebut sehingga solusi yang ditawarkan apakah harus ada penambahan tenaga pengajar, perbaikan fasilitas, ataupun membangun perpustakaan daerah terpencil bisa terpecahkan sebelum memberikan solusi yang memang belum tentu menjawab keluhan masyarakat. Daerah pelosok sangat perlu perhatian lebih karena pada umumnya orientasi kehidupan mereka adalah ekonomi dan bukanlah pendidikan. Oleh karena itu, departemen pendidikan harus menyediakan suatu tempat dan mengirimkan beberapa tenaga pengajar ataupun orang yang kompeten dan berkomitmen terhadap masalah pendidikan tersebut sehingga mereka bisa mengajarkan kepada masyarakat tentang berbagai ilmu, sekaligus memberikan pencerdasan serta pelurusan paradigma mereka kepada pendidikan. Tujuan jangka panjangnya adalah semua masyarakat Indonesia bisa menikmati dan merasakan akan pentingnya hidup dengan pendidikan yang baik dan merata.

Hal yang selalu diunggulkan dan menjadi kebanggaan seorang siswa adalah program exchange student. Ini sebenarnya menjadi suatu masalah yang menggelitik karena ketika seseorang dibanggakan menjadi duta pertukaran pelajar sedangkan siswa-siswa yang berada di negeri sendiri belum merata kualitas pendidikannya. Memang tidak dapat dipungkiri siswa yang dipelosok daerah kurang dalam hal kualitas pendidikannya dibanding siswa yang berada di kota. Sesuatu hal memang mustahil terwujud jika didasari dengan rasa pesimis dan tidak mau berubah. Oleh karena itu, perlu adanya pemabaharuan dan inovasi baru dalam memberikan solusi di bidang pendidikan sehingga pendidikan di sektor internal pun bisa teratasi. Program exchange student harus dikemas lebih ke dalam negeri tetapi bukan berarti tidak sepakat dan bahkan menolak adanya exchange student program. Program pertukaran pelajar dalam negeri lah yang harus lebih diprioritaskan daripada program luar negeri. Seperti kita ketahui, sebagian besar masyarakat pelosok memiliki kekurangan dibanding dengan masyarakat kota dalam hal teknologi dan kualitas pendidikan. Kekurangan ini harus segera diminimalisir dengan adanya program pertukaran pelajar desa-kota. Siswa-siswa di desa atau kota bisa menambah wawasan mereka dan bisa sharing pengalaman serta dapat memperluas ilmu mereka yang disebarluaskan kembali ketika mereka pulang ke kota atau ke desa. Bukan hanya terjun ke pelosok untuk pemerataan pendidikan melainkan juga harus bisa memandu anak-anak yang tidak bisa memenuhi hak mereka untuk mendapat ilmu karena tersendat oleh kerasnya persaingan dan kondisi yang mendesak untuk menomorduakan pendidikan. Contohnya yaitu anak jalanan yang harus diberi perhatian dan pendidikan baik itu dibuatkan rumah belajar khusus ataupun kunjungan dari para pelajar atau pengajar ke anak jalanan atau mereka yang tidak bisa mencicipi bangku sekolah karena kondisi yang mendesaknya.

Elemen yang paling atas dari semua pelajar adalah mahasiswa. Mahasiswa menjadi tonggak keberhasilan dari semua bentuk pembelajaran dari TK sampai dengan SD. Watak kepribadian dan pemikirannya akan tercermin ketika mahasiswa bersikap dalam berorganisasi ataupun kritis terhadap permasalahan pemerintahan. Namun sayangnya, masalah biaya biasanya menjadi benteng yang sulit untuk dijebol untuk masuk ke daerah yang dijadikan jembatan menuju masa depan yang cerah. Memang institusi departemen pendidikan sudah melakukan program bidik misi sudah dijalankan tetapi apakah setelah dijalankan program tersebut masalah terselesaikan? Tentu tidak, mahasiswa memang menunggu beasiswa dari berbagai instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi terkadang beasiswa itu “tebang pilih”. Beasiswa itu kebanyakan untuk mahasiswa strata 1 sedangkan untuk mahasiswa diploma jarang sekali institusi yang memberi kelonggaran untuk dapat sekedar mengikuti seleksi padahal kita semua adalah sama-sama mahasiswa yang selalu memperjuangkan tenaga dan pikirannya untuk bangsa ini. Salah satu yang bisa ditawarkan dari departemen pendidikan nasional adalah melakukan negosiasi dengan instansi tertentu untuk mengeluarkan beasiswa untuk semua mahasiswa tanpa memandang diploma atau strata. Jika tidak bisa negosiasi, pemerintah harus menyelenggarakan semacam kegiatan atau lomba-lomba yang dikhususkan sebagai ajang seleksi mahasiswa yang kurang mampu ataupun juga pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait dengan depdiknas atau BUMN untuk mengeluarkan program beasiswa demi terciptanya masyarakat Indonesia yang unggul, mandiri, dan prestatif.

Masalah tenaga pengajar juga harus mendapat sorotan penting dari pemerintah. Sosok pengajar memang layak diberikan kesejahteraan yang lebih sehingga pengajar lebih merasakan kenikmatan yang bisa dirasakan akan penghormatan terhadap jasanya. Penyejahteraan pengajar ini bukan berarti pengajar menjadi leha-leha tetapi justru diberikan beban dalam kinerjanya sebagai pengajar, misalkan dalam 2 bulan harus mempersiapkan siswanya memilki keahlian khusus sesuai bakat dan keinginannya. Dengan adanya pemfokusan bakat dan minat dari sejak dini sehingga siswa yang memiliki kemampuan dari bidang agama, sains, keahlian, bahasa ataupun yang lainnya akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Jadi sektor eksternal pun bisa didapat dengan output yang handal karena dibina dengan baik sejak dulunya.

Penulis menjadikan solusi reformasi pendidikan yang berarti memperbaiki sistem yang ada dengan solusi yang bisa dipertimbangkan dan menjadi referensi untuk semuanya. Hal ini bukan berarti semua sistem di pendidikan ini salah besar tetapi perlu adanya sedikit tambahan perbaikan demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan amanah. Reformasi memang bukan hal yang mudah tetapi akan terasa manfaatnya nanti jika kita memiliki tekad yang satu untuk memajukan bangsa ini dan tidak mustahil peringkat pendidikan bangsa menjadi top rank di dunia.

Oleh : Ferry Aldina (Ketua Departemen Pengembangan Masyarakat KAMMI POLBAN 2010-2011 / Mahasiswa POLBAN Teknik Kimia 2009)

Di tengah berita bencana alam dan juga pro kontra kedatangan Presiden Amerika Barrack Obama, publik dikejutkan dengan berita dugaan wisata Gayus Tambunan ke Bali. Seseorang yang diduga mirip Gayus Tambunan, terdakwa kasus mafia pajak, tampak terlihat menyaksikan pertandingan tenis di Bali. Keberadaan seseorang mirip Gayus di Bali tersebut mulai tercium sejak memasuki lapangan tenis indoor di Hotel Westin Nusa Dua Bali. Beberapa wartawan berhasil memotret orang tersebut yang mengenakan jaket hitam, berkacamata dan memakai wig atau rambut palsu.

Sulit untuk mengatakan bahwa orang tersebut bukan Gayus karena banyak sekali kemiripan yang dimiliki. Jika orang tersebut memang Gayus Tambunan, maka betapa mengerikannya teror, manuver dan kekuasaan yang dimiliki oleh para mafia hukum di Indonesia. Setelah upaya kriminalisasi para pimpinan KPK, rekayasa dakwaan dengan oknum kejaksaan, hingga penyuapan terhadap oknum petugas kepolisian. Dan kini, seorang terdakwa kasus mafia pajak, bisa melenggang bebas berwisata di Pulau Dewata.

Penanganan kasus Gayus dan para mafia hukum lainnya seharusnya berada pada tingkatan prioritas yang utama. Seperti halnya upaya pemerintah dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, penanganan kasus korupsi, mafia pajak, dan pencucian uang pun perlu ditindak lanjuti secara serius oleh seluruh aparatur penegak hukum di Indonesia. Setidaknya perlu ada reformasi birokrasi dalam tubuh lima aparatur penegak hukum di Indonesia antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan juga Lembaga Permasyarakatan.

KPK yang merupakan anak kandung reformasi, memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kebusukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut dikarenakan betapa besarnya dampak keburukan yang akan ditimbulkan jika seandainya korupsi, kolusi dan nepotisme masih menjadi budaya di Indonesia.

Dengan semangat tersebut KPK telah membuat gebrakan yang cukup signifikan. Beberapa koruptor berhasil dijebloskan ke dalam penjara. Mulai dari pengusaha, anggota dewan, mantan kepala daerah, hingga besan dari presiden yang sedang berkuasa. Hal ini lah mungkin yang membuat para mafia hukum memutar otak menggunakan segala cara untuk memandulkan KPK.

Maka berbagai kasus pun bermunculan, mulai dari skandal perselingkuhan berujung pembunuhan yang melibatkan Ketua KPK Antasari Azhar, hingga tuduhan penyuapan kepada dua pimpinan KPK, Bibit S Riyanto dan Chandra Hamzah. Ada pula yang terkena teror 3I (iming-iming,intimidasi dan intervensi) dari para mafia hukum. Akibatnya cukup signifikan. KPK seakan mengalami trauma yang mendalam atas iming-iming, intimidasi dan intervensi dari berbagai pihak. Bukti yang paling jelas adalah berlarut-larutnya kasus Bank Century. KPK seakan kehilangan taring tajamnya untuk mengungkap kasus tersebut.

Berkenaan dengan tiga lembaga penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, banyak pihak yang sedari dulu meragukan kredibilitas dan keberanian ketiga lembaga tersebut dalam memberantas korupsi. Maka kehadiran KPK seakan menjadi anti tesis atas ketidakmampuan ketiga lembaga tersebut untuk menyeret para koruptor ke dalam penjara. Menanggapi keraguan masyarakat tersebut, maka Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman seharusnya terus berupaya melakukan reformasi birokrasi di berbagai lininya. Memang butuh waktu yang panjang untuk meluruskan ratusan gerbong kembali pada relnya. Tapi reformasi birokrasi aparatur penegak hukum harus terus digulirkan sampai akhir, siapapun kepala masinisnya.

Sedangkan lembaga terakhir, yaitu Lembaga Permasyarakatan merupakan kunci terakhir dari upaya penegakkan hukum di Indonesia. Hukuman penjara seharusnya dapat memberikan efek jera bagi koruptor. Perasaan terkekang, terkurung dalam sel dan juga pembatasan sebagian hak narapidana merupakan hukuman yang cukup efektif agar narapidana tersebut tidak mengulangi kejahatannya di masa yang akan datang.

Namun dalam kenyataannya, para mafia hukum masih dapat menikmati berbagai kemewahan dan perlakuan istimewa dalam sel penjara. Terungkapnya kemewahan dalam sel narapidana kasus penyuapan, Artalita Suryani atau Ayin, seakan membuka mata kita semua, bahwa para mafia hukum tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya.

Kelemahan kelima aparatur penegak hukum inilah yang dapat melukai rasa keadilan di masyarakat. Jika terus dibiarkan maka masyarakat akan semakin frustasi, anarkis dan main hakim sendiri karena tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap proses penegakkan hukum di Indonesia. Masyarakat yang frustasi ini akan melampiaskan kekesalannya pada penjahat kecil seperti maling ayam, pencopet atau jambret. Tidak sedikit mereka yang tertangkap langsung dipukuli hingga babak belur atau bahkan tewas akibat dianiaya atau dibakar massa.

Maka perubahan ke arah yang lebih baik merupakan suatu kemestian bagi seluruh aparatur penegak hukum. Berantas koruptor dan seluruh mafia hukum tanpa pandang bulu. Jangan biarkan mereka terus menebarkan teror dengan mendapatkan keringanan hukuman, bebas berwisata, hotel mewah dalam sel penjara, dan segenap perlakuan istimewa lainnya. Karena setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Wallahua’lam. ***

Sekum KAMMI Daerah Bandung, Irsan Galih Pranata (kiri), bersama Ketua Umum PP KAMMI, Rijalul Imam (kanan)

KAMMI Daerah Bandung mengadakan diskusi bersama Ketua Umum PP KAMMI, Rijalul Imam, pada Sabtu (30/10) lalu. Dalam diskusi yang bertajuk Taujih Manajerial dan Gerakan KAMMI tersebut hadir sekitar 30 orang kader dari komisariat-komisariat di Bandung.

Dimulai pukul 16.30 WIB, Rijalul Imam mengawali bahwa KAMMI termasuk dalam unsur harakah Islam (pergerakan Islam), ‘amal thulabiy (gerakan mahasiswa), dan gerakan wathani (gerakan kebangsaan). Konsekuensinya, KAMMI tidak dapat berlepas diri dari salah satu atau bahkan kesemua unsur tersebut dalam menyusun agenda gerakannya.

Rijal yang merupakan kelahiran Tasikmalaya itu juga menyatakan bahwa ketika kader KAMMI sudah berada dalam lapangan amal yang nyata sekitar dua puluh tahun lagi, maka ia tidak hanya mengurus 230 juta orang. Namun, jumlah rakyat Indonesia yang harus diurus bisa jadi sudah berkisar pada angka 400 juta, atau bahkan setengah miliar.

Sebagai pemuda yang visioner, kader KAMMI harus berani merancang dan sekaligus membunuh masa depan. Merancang dalam arti menyiapkan momentum masa depan yang lebih baik dan membunuh dalam arti mencegah sisi-sisi keburukan yang mungkin hadir di masa depan.

Dalam agenda yang juga dihadiri oleh Amin Sudarsono, Ketua Departemen Kajian Strategis PP KAMMI, Rijalul Imam menambahkan bahwa ada tiga lapisan yang harus dimiliki oleh seorang kader KAMMI, diantaranya; lapis intelektual, lapis ekonomi, dan lapis politik. Ketiga lapis kader tersebut harus dipenuhi secara urut.

Kader KAMMI Daerah Bandung sedang menyimak arahan dari Rijalul Imam

Lapis intelektual merupakan lapis permanen yang harus dimiliki oleh setiap kader secara mapan. Lalu, lapis ekonomi merupakan urutan berikutnya yang menunjang kemapanan finansial seorang kader. Pada lapis ekonomi ini, seorang kader dapat langsung menjadi pelaku ekonomi (business-man). Terakhir, lapis politik yang justru dikedepankan oleh banyak kader KAMMI. Padahal, pada lapis ini seorang kader KAMMI belum dapat menjadi pelaku politik secara langsung, ia hanya bisa ditunggangi atau lebih buruk lagi menjadi korban politik.

Dalam periode kepengurusannya, Rijalul Imam berusaha menjadi anak tangga pertama yang harapannya dapat menjadi pijakan dalam melompat lebih tinggi bagi kader-kader KAMMI yang lain. Bidang-bidang yang telah dibangun pondasinya pada kepengurusan kali ini antara lain kaderisasi dan hubungan luar negeri.

-OFFICIAL REPORT-

Rama Permana

Ketua Dept. Humas

KAMMI Daerah Bandung